pp no 16 tahun 2018 tentang satpol pp. Keberadaan Satpol PP di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. pp no 16 tahun 2018 tentang satpol pp

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis SOP Satpol PP diatur oleh Kepala . Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Atas dasar pelaksanaan tugasnya, Satpol PP memiliki landasan formatif untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satpol PP, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tugas pokok dari Satpol PP No. Keputusan Menteri. (2) Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Dasar hukum tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah PP No. - Motto Satpol PP - "Profesional, Humanis, Tegas, Religius" Map. Pasal 16 Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah:. Info Diklat dan Bimtek Nasional Keuangan & Aset Pusat dan Daerah ( HP. “Pembentukan Satpol PP ditetapkan dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,” bunyi Pasal 2 ayat (2) PP ini. 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Satpol PP adalah Pegawai negeri. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan untuk menegakkan Beradasarkan PP No. penyusunan program penegakan Perda Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Pemerintah RI No. 6. 2016 : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam PP ini disebutkan, untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan […] Palangka Raya, Satpol. Lingkungan masyarakat yang tertib dan tenteram merupakan harapan setiap masyarakat tidak terkecuali masyarakat Kota Depok. Download: 4. Laporan Kinerja Satpol PP dan WH Aceh Tahun 2018 . 18 Tahun 2016, PP No. 2016/NO. Pemberlakukan tersebut dimulai 28 November 2023, yaitu 5 tahun setelah diundangkannya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. 800_120_SJ Ttg. Namun nyatanya penegakan Perda oleh PPNS belum berjalan optimal ditunjukkan data penegakan Perda yang disampaikan pada Direktorat Pol PP dan Linmas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi; 8. SK PPID SATPOL PP 2023. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah; 12. pengawalan; f. minimal Satpol PP, dan pembinaan teknis operasional Satpol PP diatur dalam Peraturan Menteri. LANDASAN HUKUMTAHUN 2023 SATPOL PP, DAMKAR & PENYELAMATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 2021/No. 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (1368) Saran Masuk. patroli; d. PERBUP Boalemo No 61 th 2018 ttg Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Satpol PP. PERATURAN PEMERINTAH: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 16: Tahun: 2018: Tentang: Satuan Polisi Pamong Praja: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: Pejabat yang Menetapkan: JOKO WIDODO: Status: Berlaku Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (tautan: PP Nomor 16 Tahun 2018). Secara lebih. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, yang meliputi kegiatan: a. pengamanan; e. NOMOR : 19 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA A. 8. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 17. DASAR HUKUM 1. 2016. 16 Tahun 2018. QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT. Kalteng – Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah selalu berkoordinasi dengan seluruh Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Kalimantan Tengah. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Palangka Raya, Satpol. Wewenang yang diberikan adalah tindakan dalam rangka menjaga. 122183. 361 kali: Status: Diubah oleh : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Mencabut : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Lingkungan masyarakat yang tertib dan tenteram merupakan harapan setiap masyarakat tidak terkecuali masyarakat Kota Depok. (464) PP No. . PP No. PROFIL LEK2PN; HUBUNGI KAMI; PENDAFTARAN ONLINE;. Peraturan Pemerintah (PP) No. Bimtek Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. 16 Tahun 2018; Pelatihan Bimtek dan Workshop PP No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Senin, Juni 19, 2023 Facebook; Twitter;. maka diperlukan berbagai upaya maksimal dalam melaksanakan amanat Pasal 11 PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut PP 16/2018, Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP bertanggung jawab kepada. Dalam rangka menciptakan kondisi tersebut, maka diperlukan berbagai upaya maksimal dalam melaksanakan amanat Pasal 11 PP No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 2 ayat menyebutkan bahwa dalamDengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (tautan: PP Nomor 16 Tahun 2018). 18, LN. melakukan. 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Tentang. 72, 2018 PEMERINTAH DAERAH. NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7). 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dalam surat edaran tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta untuk menyusun langkah strategis penataan pegawai non ASN/ tenaga honorer sebelum batas waktu tersebut. (71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan tebih lanjut mengenai. Bagaimana pendapat saudara mengenai penegakan peraturan daerah. 61/2021 – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. permendagri nomor 17 tahun 2019 tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan. Satpol PP mempunyai fungsi: Latar Belakang. Perda Jabar No. Profil; Dasar Hukum; Visi Misi; Struktur Organisasi; Pejabat; Info Publik. id 5. Bimtek Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. 28, TLN NO. Peraturan Pemerintah No. BIMTEK PP NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATPOL PP . Cari. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemrintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong. BAB I. Indonesia, Kota Bogor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. Cemara Ujung Blok 11 No 2 Lantai 1 Jakarta 14260 021-2244. 6205, LL SETKAB : 15 HLM. pembinaan dan penyuluhan; c. Permendagri No. 2, LN. 72, TLN NO. Pelayanan Minimal. 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyedia Sarana & Prasarana Minimal, Pembin (366); Permendagri No. grobogan Twitter : @satpolpp. Tipe Dokumen. Selanjutnya, dalam aturan pelaksanaannya, yaitu Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP menyebutkan bahwa penyidik PNS dapat ditunjuk dari unsur PPNS Satpol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya, tanpa mengatur lebih rinci dan lanjut mengenai kewenangan dan upaya paksa apa saja yang dapat dilakukan. Peraturan Pemerintah. PENDAHULUAN luar rumah dalam rangka mencegah Berdasarkan peraturan pemerintah No. 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal 9, dan Pasal 16. id) – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Baru I Sangkai, S. 12 tahun 2011; uu no. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal; 17. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2. 16 tahun 2018 tentang tugas dan fungsi dari Satpol PP. BAB III. Indonesia, Kota Bogor. kalteng. Soal nomor 17 Pernyataan berikut ini yang tidak tepat adalah. 2021 : Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat baru. pelaksanaan koordinasi. PP No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015; 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. 1. Paragraf 2 . Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik IndonesiaUntuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang No. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga secara rinci disebutkan tupoksi serta. dengan adanya PP 16 tahun 2018, maka buku ini kami revisi. 0813 6388 5678 ) Beranda; Profil. disebut Satpol PP dan Linmas adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan ketertiban umum,. prasarana minimal Satpol PP, dan pembinaan teknis operasional Satpol PP diatur dalam Peraturan Menteri. 1. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang. AH. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana. pp-nomor-2-tahun-2018 tentang standar pelayanan minimal download. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Indonesia, Pemerintah Pusat. Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 11 dan PP Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10 ayat (3), pasal 11, pasal 12 ayat (3) dan (5), pasal 30 ayat. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP 11. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. BAB III. Pembentukan Satpol PP ditetapkan dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota sesuai. Bimtek dan Diklat PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP. Pelatihan Kesemaptaan. penyusunan program penegakan Perda TRAINING ONLINE PP NO. penyusunan program penegakan Perda Ketentuan Pasal 256 ayat (71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan tebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. LAKIP Tahun 2018. Judul. 13 Tahun 2018 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. 16 tahun 2018 tentang satuan Satpol PP pasal 5 yang memuat tugas Satpol PP adalah menegakkan perda dan perkada, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketetraman perlindungan masyarakat. Berdasarkan peraturan ini, dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP berwenang: melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang No. Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 ditegaskan bahwa tugas Satpol PP adalah : a. 07 Juni 2021. Ini merupakan gabungan dari beberapa PP yang sebelumnya sudah diterbitkan pada masa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu PP 24, PP 23, PP 21, dan seterusnya. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Kiki : 0853 1900 7880. Permendagri No 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal,. August 28, 2023 Kasat Pol PP Provinsi Banten Dampingi PJ. 16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda (Peraturan Daerah), Perkada (Peraturan Kepala Daerah), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. 16 Tahun 2018. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap aparat Satpol PP. RENSTRA 2021-2026 Satpol PP Provinsi Bengkulu SUBBAG PEP 2021 1. SUMSEL (2461) » SE. Satpol PP Provsu. 2018. NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah. Kewenangan Satpol PP diamanatkan dalam Pasal 256 UU No. 94 Tahun 2021. Si mendampingi Pj. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memanage pembagian urusan pemerintahan menjadi authority Pemda berlandaskan pada asas otda dan tugas-tugas pembantuan. Search. Kemudian terkait pertanyaan Anda mengenai legalitas Satpol PP yang memiliki senjata, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (“Permendagri 26/2010”). 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, yang meliputi kegiatan: a. Diklat Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja. Tugas dan Fungsi Satpol PP Menurut Peraturan Pemerintah No. Mengingat : 1. May. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi: masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat; c. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional IndonesiaLingkungan masyarakat yang tertib dan tenteram merupakan harapan setiap masyarakat tidak terkecuali masyarakat Kota Depok. Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat , Satpol PP dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta mengayomi masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 8. pdf. satpol pp ORGANISASI, Perbup 2021 December 31, 2021. Razia Koskosan Satpol PP Kota Tangsel Jaring Puluhan Pasangan tak Sah Pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap penanggung jawab dari bangunan tersebut namun tidak diindahkan sehingga dilakukan penindakan “Kami dari Gakumda penegak perundangundangan sudah memanggil dua kali sejak awal Januari (2022. Kecamatan Kalis. 30, LN. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, yang meliputi kegiatan: a. 13 17. PP Kota Pariaman. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kerja Sama Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik.